Ringkasan: PPN atas LPG 3 kg (LPG Tertentu) hanya dikenakan atas bagian harga yang tidak disubsidi. Di tingkat agen, PPN dihitung dengan besaran tertentu 1,1/101,1 × (Harga Jual Agen − Harga Jual Eceran). PPN tersebut sudah termasuk dalam selisih harga jual, sehingga agen tidak menambahkan PPN di atas harga yang ditagihkan ke pangkalan. Agen wajib berstatus PKP, menerbitkan faktur pajak (kode transaksi 04 di Coretax) atas penyerahan ke pangkalan, serta melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan. PPh terdiri dari dua bagian: PPh Pasal 22 final 0,3% yang dipungut Pertamina saat penebusan, dan PPh non-final atas selisih harga serta transportation fee.
1. Pendahuluan
LPG tabung 3 kg adalah barang bersubsidi yang harga jual eceran (HJE)-nya ditetapkan pemerintah. Karena rantai distribusinya berlapis, yaitu Badan Usaha, agen, pangkalan, lalu konsumen, perlakuan pajaknya juga diatur khusus dan berbeda dari penjualan barang kena pajak (BKP) biasa.
Bagi perusahaan agen, kepatuhan pajak sering menimbulkan pertanyaan: apakah PPN dihitung dari seluruh harga jual atau hanya dari selisihnya, kapan faktur pajak harus dibuat, apakah PPh Pasal 22 yang sudah dipungut Pertamina menggugurkan seluruh PPh agen, dan bagaimana kode faktur di Coretax. Artikel ini menjawab pertanyaan tersebut secara berurutan, disertai contoh angka.
Seluruh nominal dalam contoh bersifat ilustrasi. HJE dan harga jual agen berbeda antardaerah dan dapat berubah, sehingga angka riil harus mengikuti ketetapan terbaru dari ESDM, Pertamina, dan pemerintah daerah.
2. Rantai Distribusi dan Titik Serah
Ketentuan PPN LPG Tertentu membedakan perlakuan pada tiga titik serah:
| Titik Serah | Penyerah → Penerima | Cara Menghitung PPN |
|---|---|---|
| Badan Usaha | Pertamina / Pertamina Patra Niaga → Agen | Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa nilai lain yang dihitung dari HJE. Dihitung dan dipungut oleh Badan Usaha, bukan oleh agen. |
| Agen | Agen → Pangkalan | Besaran tertentu: 1,1/101,1 × (Harga Jual Agen − HJE) |
| Pangkalan | Pangkalan → Konsumen | Besaran tertentu: 1,1/101,1 × (Harga Jual Pangkalan − Harga Jual Agen) |
Prinsip dasarnya: PPN atas bagian harga LPG yang disubsidi dibayar oleh pemerintah, sedangkan PPN atas bagian harga yang tidak disubsidi dibayar oleh pembeli. Itulah sebabnya agen dan pangkalan hanya memungut PPN atas selisih harga, bukan atas seluruh nilai penjualan.
3. Dasar Hukum Utama
| Peraturan | Pokok Pengaturan |
|---|---|
| UU PPN (sebagaimana diubah UU HPP) | Dasar pengenaan PPN, kewajiban PKP, faktur pajak, dan pengkreditan pajak masukan. |
| PMK 62/PMK.03/2022 jo. PMK 11/2025 | PPN atas penyerahan LPG Tertentu: nilai lain di titik serah Badan Usaha, besaran tertentu di titik serah agen dan pangkalan, serta saat pembuatan faktur pajak. |
| PMK 131/2024 | DPP nilai lain 11/12 untuk BKP/JKP non-mewah sejak tarif PPN 12%; dasar penggunaan kode transaksi 04 pada faktur pajak. |
| PMK 51/2025 | Pemungutan PPh Pasal 22 atas penjualan BBM, BBG, dan pelumas oleh produsen atau importir (sebelumnya diatur dalam PMK 34/2017). |
| ND-247/PJ/PJ.03/2021 | Penegasan DJP bahwa selisih harga dan transportation fee agen merupakan penghasilan yang dikenai PPh non-final. |
| PP 55/2022 | Tarif PPh final 0,5% bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu (opsi untuk penghasilan non-final agen). |
4. Kewajiban PPN Agen LPG 3 Kg
4.1 Pengukuhan sebagai PKP
Agen yang menyerahkan LPG Tertentu wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Atas penyerahan ke pangkalan, agen bertindak sebagai pemungut dan penyetor PPN dengan besaran tertentu. Pastikan juga sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik di Coretax sudah aktif sebelum faktur pertama diterbitkan.
4.2 Rumus PPN di Titik Serah Agen
Rumus PPN Terutang:
PPN Terutang = 1,1/101,1 × (Harga Jual Agen − Harga Jual Eceran)
Bila Harga Jual Agen sama dengan HJE, tidak ada selisih sehingga tidak ada PPN yang terutang dari agen. PPN yang terutang sudah termasuk dalam selisih tersebut. Agen tidak menambahkan PPN di atas harga jual.
4.3 Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan
Karena PPN dipungut dengan besaran tertentu, pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan LPG Tertentu tidak dapat dikreditkan. Akibatnya, PPN atas pembelian pendukung (misalnya perawatan kendaraan atau peralatan) menjadi biaya bagi agen. Perlakuan ini sebaiknya diperhitungkan dalam penetapan harga dan margin.
4.4 Saat Pembuatan Faktur Pajak
Faktur pajak atas penyerahan LPG Tertentu oleh agen dibuat pada saat penyerahan LPG kepada pangkalan, atau saat pembayaran diterima bila pembayaran mendahului penyerahan. Dalam praktik Coretax, penerbitan pada prinsipnya dilakukan tepat waktu dan paling lambat pada batas yang ditetapkan ketentuan faktur pajak umum (umumnya tanggal 15 bulan berikutnya). Faktur yang terlambat atau tidak dibuat dapat dikenai sanksi administrasi.
4.5 Langkah Penerbitan Faktur Pajak di Coretax
Tahapan di Sistem Coretax
- Login ke Coretax, pilih peran yang berwenang menerbitkan faktur, lalu buka menu e-Faktur → Pajak Keluaran → Buat Faktur.
- Isi informasi dokumen transaksi: tanggal faktur, alamat/IDTKU penjual, dan kode transaksi 04 (DPP Nilai Lain).
- Isi identitas pembeli (pangkalan): NPWP atau NIK, nama, dan alamat.
- Tambahkan detail transaksi: uraian “LPG Tertentu 3 kg”, jumlah tabung, harga jual agen, dan centang opsi DPP Nilai Lain bila diminta sistem.
- Pastikan nilai DPP dan PPN yang tercantum sesuai hasil hitung besaran tertentu, lalu simpan draf, periksa, dan unggah (submit) faktur.
- Simpan faktur yang sudah berstatus approved sebagai dokumen pendukung, dan rekonsiliasikan dengan data penjualan sebelum SPT Masa PPN disampaikan.
Catatan: Tampilan dan kolom isian Coretax untuk LPG Tertentu dapat berbeda dari faktur biasa dan dapat diperbarui DJP. Sebelum penerbitan massal, uji dengan satu faktur dan cocokkan hasilnya dengan panduan resmi DJP.
4.6 Isi Faktur Pajak: Ilustrasi
Ilustrasi penyerahan 5.000 tabung dari agen kepada pangkalan (angka mengikuti contoh dalam lampiran PMK 11/2025):
| Unsur Faktur | Isian |
|---|---|
| Kode transaksi | 04 (DPP Nilai Lain) |
| Penjual | Agen LPG (PKP): nama, NPWP, alamat |
| Pembeli | Pangkalan LPG: nama, NPWP/NIK, alamat |
| Uraian barang | LPG Tertentu 3 kg, 5.000 tabung |
| Harga jual agen | 5.000 × Rp14.000 = Rp70.000.000 |
| Harga jual eceran (HJE) | 5.000 × Rp12.750 = Rp63.750.000 |
| Selisih lebih (dasar hitung) | Rp6.250.000 |
| PPN terutang | 1,1/101,1 × Rp6.250.000 = Rp68.002 |
5. Kewajiban PPh Agen LPG 3 Kg
5.1 PPh Pasal 22 Final atas Penebusan LPG
Saat agen menebus LPG, produsen atau importir (Pertamina) memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,3% dari nilai penjualan di luar PPN. Atas penjualan kepada penyalur atau agen, pemungutan ini bersifat final. Agen menyimpan bukti pungut sebagai dokumen pendukung, dan PPh yang sudah final ini tidak dikreditkan dalam SPT Tahunan.
5.2 Penghasilan yang Tidak Tercakup PPh Final
Menurut penegasan DJP, PPh Pasal 22 final tersebut hanya mencakup harga yang ditetapkan ESDM (yang sudah memuat margin agen). Dua jenis penghasilan berikut dikenai PPh non-final:
- Selisih antara harga jual agen kepada pangkalan dan nilai yang ditetapkan ESDM (HJE), misalnya akibat ongkos angkut yang ditentukan daerah; dan
- Transportation fee dari Pertamina atas pengangkutan LPG dari depot ke lokasi agen.
Penghasilan non-final dapat dihitung dengan dua cara:
- Tarif umum Pasal 17 (22% untuk badan) atas penghasilan neto, yaitu penghasilan non-final dikurangi biaya yang dapat dibebankan.
- PPh final 0,5% dari peredaran bruto berdasarkan PP 55/2022, bila agen memenuhi syarat: peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun dan masih dalam jangka waktu pemanfaatan sesuai bentuk badan usahanya.
Perlu perhatian: Sebagian pihak menafsirkan peredaran bruto untuk syarat Rp4,8 miliar mencakup seluruh penjualan LPG, bukan hanya penghasilan non-final. Tafsir ini menentukan apakah opsi 0,5% tersedia, sehingga sebaiknya dikonfirmasi dengan KPP atau dipastikan dalam analisis risiko sebelum dipilih.
5.3 Kewajiban PPh Lainnya
- PPh Pasal 21 atas gaji karyawan (sopir, helper, staf gudang, dan administrasi).
- PPh Pasal 23 / Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran jasa atau sewa kepada pihak ketiga sesuai jenis transaksinya.
- PPh Pasal 25 (angsuran bulanan) bila menggunakan tarif umum, dan SPT Tahunan PPh Badan setiap tahun.
6. Contoh Perhitungan
Contoh 1: Penyerahan Agen ke Pangkalan (Contoh Resmi)
PT PQR, PKP penyalur LPG Tertentu, menyerahkan 5.000 tabung kepada CV STU (pangkalan). Harga jual agen Rp14.000 per tabung, HJE Rp12.750 per tabung.
| No | Langkah | Hasil (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Harga jual agen: 5.000 × 14.000 | 70.000.000 |
| 2 | Harga jual eceran: 5.000 × 12.750 | 63.750.000 |
| 3 | Selisih lebih: 70.000.000 − 63.750.000 | 6.250.000 |
| 4 | PPN terutang: 1,1/101,1 × 6.250.000 | 68.002 |
PPN Rp68.002 sudah termasuk dalam selisih Rp6.250.000. Agen menagih pangkalan sebesar Rp70.000.000 dan tidak menambahkan PPN.
Contoh 2: Gambaran PPN dan PPh Satu Bulan untuk Agen
Asumsi (ilustrasi): agen berbentuk PT, berstatus PKP, menebus dan menjual 25.000 tabung per bulan.
- HJE per tabung: Rp12.750
- Harga jual agen ke pangkalan per tabung: Rp14.000
- Volume penebusan dan penjualan: 25.000 tabung per bulan
- Nilai penjualan Pertamina ke agen di luar PPN (dasar PPh 22): Rp10.000 per tabung (asumsi)
- Biaya yang dapat dibebankan atas penghasilan non-final: Rp250.000.000 per tahun (asumsi)
- Peredaran bruto penjualan LPG per tahun: Rp4,2 miliar (25.000 × 14.000 × 12)
a. PPN Bulanan
| No | Langkah | Hasil (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Harga jual agen: 25.000 × 14.000 | 350.000.000 |
| 2 | Harga jual eceran: 25.000 × 12.750 | 318.750.000 |
| 3 | Selisih lebih: 350.000.000 − 318.750.000 | 31.250.000 |
| 4 | PPN terutang: 1,1/101,1 × 31.250.000 | 340.010 |
| 5 | Selisih di luar PPN (penghasilan non-final): 31.250.000 − 340.010 | 30.909.990 |
Agen menyetor PPN Rp340.010 untuk masa pajak tersebut dan melaporkannya dalam SPT Masa PPN. Karena menggunakan besaran tertentu, tidak ada pajak masukan yang dikreditkan.
b. PPh Pasal 22 Final (Dipungut Pertamina)
| No | Langkah | Hasil (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Nilai penjualan Pertamina ke agen: 25.000 × 10.000 | 250.000.000 |
| 2 | PPh 22 final: 0,3% × 250.000.000 | 750.000 |
PPh ini disetor oleh Pertamina sebagai pemungut. Agen tidak menyetor ulang, tetapi menyimpan bukti pungutnya.
c. PPh Non-Final Atas Selisih Harga (Proyeksi Setahun)
Penghasilan non-final setahun = 30.909.990 × 12 = Rp370.919.880.
| Komponen | Opsi A: PPh Final 0,5% (PP 55/2022) | Opsi B: Tarif Umum 22% |
|---|---|---|
| Penghasilan non-final setahun | 370.919.880 | 370.919.880 |
| Biaya yang dapat dibebankan | tidak dikurangkan | (250.000.000) |
| Penghasilan neto / dasar pajak | 370.919.880 | 120.919.880 |
| Tarif | 0,5% | 22% |
| PPh terutang setahun | 1.854.599 | 26.602.374 |
Pada asumsi ini Opsi A jauh lebih ringan. Namun Opsi A hanya boleh dipakai bila syaratnya terpenuhi, dan Opsi B lebih menguntungkan bila agen rugi atau biayanya sangat besar. Sebelum memilih, hitung kedua skenario dengan data riil perusahaan.
Contoh 3: Harga Jual Agen Sama Dengan HJE
Jika agen menjual kepada pangkalan tepat sebesar HJE (Rp12.750 per tabung), selisihnya nol dan tidak ada PPN terutang dari agen. Dalam kondisi ini tidak ada selisih penghasilan non-final yang dikenai PPh, kecuali transportation fee dari Pertamina yang tetap harus dievaluasi tersendiri.
7. Kalender Kewajiban Bulanan dan Tahunan
| Kewajiban | Waktu |
|---|---|
| Penerbitan faktur pajak | Saat penyerahan atau saat pembayaran diterima; paling lambat batas waktu ketentuan faktur pajak (umumnya tanggal 15 bulan berikutnya). |
| Setor dan lapor PPN (SPT Masa PPN) | Paling lambat akhir bulan berikutnya. |
| PPh 21, 23, dan 4 ayat (2): setor dan lapor | Setor paling lambat tanggal 10, lapor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. |
| PPh 25 atau PPh final 0,5% | Setor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. |
| SPT Tahunan PPh Badan | Paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak. |
8. Risiko, Kesalahan Umum, dan Sanksi
Kesalahan yang Sering Terjadi
- Menghitung PPN 11% atau 12% dari seluruh harga jual, padahal dasarnya hanya selisih terhadap HJE.
- Menambahkan PPN di atas harga yang ditagihkan ke pangkalan, padahal PPN sudah termasuk dalam selisih.
- Menggunakan kode transaksi atau DPP yang tidak sesuai di Coretax, sehingga PPN pada faktur tidak sama dengan perhitungan.
- Menganggap PPh Pasal 22 final menutup seluruh PPh, sehingga selisih harga dan transportation fee tidak dilaporkan.
- Mengkreditkan pajak masukan pada penyerahan LPG Tertentu.
- Tidak mencatat selisih harga per pangkalan secara terpisah sehingga sulit direkonsiliasi saat pemeriksaan.
Sanksi Administrasi (Gambaran Umum):
- Faktur pajak tidak dibuat, terlambat, atau tidak lengkap: sanksi 1% dari DPP.
- Keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN: denda Rp500.000.
- Keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan: denda Rp1.000.000.
- Kekurangan atau keterlambatan pembayaran pajak: sanksi bunga sesuai ketentuan KUP.
9. Checklist Kepatuhan Agen
| Area | Pertanyaan Pengecekan |
|---|---|
| Status | Apakah agen sudah dikukuhkan PKP dan sertifikat elektronik Coretax aktif? |
| Harga | Apakah HJE, harga jual agen, dan dasar penetapan selisih terdokumentasi per periode? |
| Faktur | Apakah faktur memakai kode transaksi 04 dan PPN-nya sama dengan hitungan besaran tertentu? |
| SPT Masa PPN | Apakah total faktur keluaran cocok dengan buku besar dan data penjualan? |
| PPh 22 | Apakah bukti pungut Pertamina tersimpan dan jumlahnya cocok dengan nilai penebusan? |
| PPh non-final | Apakah selisih harga dan transportation fee sudah dilaporkan dengan metode yang konsisten? |
| Dokumen | Apakah kontrak penunjukan agen, DO penebusan, dan bukti angkut tersimpan rapi untuk pemeriksaan? |
10. Catatan Penting
Perlu diverifikasi sebelum dipakai: Ketentuan dalam artikel ini mengacu pada peraturan yang dapat diakses per 28 Oktober 2026.